Transaksi QRIS di Kalteng Tembus 43 Juta Kali, UMKM Mendominasi Pengguna

PALANGKA RAYA, BATUAH.CO – Transaksi pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Kalimantan Tengah terus tumbuh. Hingga Agustus 2026, frekuensi transaksi menembus lebih dari 43 juta kali dengan dukungan 446 ribu pengguna dan 418 ribu pedagang. Sebanyak 96 persen pedagang pengguna QRIS berasal dari kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Capaian tersebut menunjukkan semakin luasnya penggunaan pembayaran digital dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, Bank Indonesia (BI) mengingatkan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap keamanan dan risiko transaksi digital.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansah Andrias, mengatakan edukasi menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem pembayaran digital.

“Digitalisasi sistem pembayaran dan keuangan kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Borneo DECAFEST menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perkembangan digitalisasi sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan, penyedia jasa sistem pembayaran, pelaku usaha, dan dunia pendidikan,” katanya di Ballroom Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, Jumat (13/11/2026).

BI mendorong edukasi tersebut melalui kegiatan Borneo DECAFEST yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang kolaborasi untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai sistem pembayaran digital.

Yuliansah menjelaskan, dominasi UMKM dalam penggunaan QRIS menunjukkan bahwa digitalisasi mulai menjangkau pelaku usaha kecil. Meski demikian, pertumbuhan transaksi perlu berjalan beriringan dengan peningkatan literasi keuangan digital.

“Sekitar 96 persen pedagang QRIS adalah pelaku UMKM, dengan frekuensi transaksi lebih dari 43 juta kali. Capaian ini menunjukkan perkembangan digitalisasi yang positif. Namun, peningkatan transaksi digital perlu diimbangi pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan risikonya. Melalui Borneo DECAFEST, Bank Indonesia turut mengedukasi masyarakat agar bertransaksi digital secara aman,” imbuhnya.

Selain memperluas pembayaran digital di masyarakat, BI juga mencatat kemajuan digitalisasi pemerintahan daerah di Kalimantan Tengah.

Kabupaten Kotawaringin Timur meraih penghargaan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) tingkat nasional. Penghargaan tersebut berkaitan dengan inovasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan teknologi sistem informasi geografis atau Geographic Information System (GIS) untuk memetakan Pajak Bumi dan Bangunan.

Sementara itu, Kabupaten Lamandau mencatat Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) tertinggi di Kalimantan. Capaian ini mencerminkan perkembangan penggunaan transaksi digital dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Yuliansah berharap ekosistem digital di Kalimantan Tengah terus berkembang dengan mengedepankan tiga prinsip, yakni inklusif, aman, dan berdaya.

Di sisi lain, BI juga meluncurkan Central Borneo Travel Pack 2026. Panduan ini ditujukan bagi wisatawan mancanegara untuk mengenal potensi pariwisata Kalimantan Tengah sekaligus mendukung promosi destinasi daerah. (Red)