Menteri Keuangan Suahasil Nazara. IST
JAKARTA, BATUAH.CO – Pemerintah masih harus mengejar pendapatan negara sebesar Rp590,1 triliun dalam dua bulan terakhir 2026 untuk memenuhi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hingga 31 Oktober 2026, realisasi pendapatan negara baru mencapai Rp2.618 triliun atau sekitar 83 persen dari target tahunan.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah masih mengandalkan penerimaan pajak untuk menutup kekurangan tersebut. Sektor perpajakan ditargetkan menyumbang sekitar Rp514 triliun hingga akhir Desember.
“Dengan kinerja penerimaan sampai dengan Oktober yang seperti ini, sudah sekitar 76-79 persen dari target, maka kita lihat pencapaian target akhir tahun semoga bisa kita penuhi,” kata Suahasil dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Hingga Oktober, pemerintah mencatat penerimaan pajak mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp267,2 triliun atau 79,5 persen dari target.
Di sisi lain, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah melampaui target. Kontribusi penerimaan dari penertiban kawasan hutan dan surplus Bank Indonesia turut menopang capaian tersebut.
Suahasil menjelaskan, penerimaan pajak tumbuh 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan aktivitas ekonomi, konsumsi masyarakat, serta perbaikan administrasi perpajakan turut mendorong pertumbuhan tersebut.
Pemerintah berharap tren penerimaan selama sepuluh bulan pertama dapat membantu mengejar target pendapatan negara dalam dua bulan tersisa.
Sementara itu, realisasi belanja negara hingga Oktober mencapai Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu APBN. Angka tersebut tumbuh 15,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Pemerintah masih menyiapkan belanja sebesar Rp945,2 triliun untuk November dan Desember. Suahasil meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mempercepat realisasi anggaran, terutama untuk program prioritas.
Ia menegaskan percepatan belanja harus tetap memperhatikan efisiensi. Pemerintah ingin memastikan anggaran segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Red)
