Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Murung Raya, H. Rejikinoor. IST
PURUK CAHU, BATUAH.CO – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Murung Raya, H. Rejikinoor, S.Sos., mendorong setiap desa membentuk minimal dua kelompok tani aktif. Satu kelompok bergerak di sektor peternakan dan satu lainnya mengelola sektor perkebunan. Ia meminta pemerintah daerah mendampingi kedua kelompok tersebut hingga mampu menghasilkan panen dan meningkatkan ekonomi masyarakat.
Menurut Rejikinoor, pemerintah tidak cukup hanya membentuk kelompok tani atau menyalurkan bantuan. Dinas terkait harus terus membimbing petani agar mereka mampu mengembangkan usaha secara mandiri.
“Satu desa minimal ada dua kelompok tani, yakni satu kelompok tani ternak dan satu kelompok tani kebun. Keduanya harus dibina, dibimbing, dan dikawal hingga memperoleh hasil yang memadai. Jangan hanya dibentuk, lalu ditinggalkan,” katanya, di Puruk Cahu, Kamis (12/11/2026).
Ia menjelaskan, kedua kelompok tersebut memiliki peran penting dalam memperkuat ekonomi keluarga dan ketahanan pangan daerah. Kelompok tani ternak dapat mengembangkan usaha sapi, kambing, ayam, itik, babi, hingga perikanan darat.
Melalui usaha tersebut, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan protein sekaligus menambah pendapatan keluarga. Rejikinoor juga mendorong kelompok tani kebun mengembangkan persawahan, ladang, perkebunan karet, sawit rakyat, dan tanaman hortikultura.
Menurutnya, pengelolaan berbagai potensi pertanian tersebut dapat membuka peluang ekonomi baru. Masyarakat juga dapat memanfaatkan lahan yang selama ini belum menghasilkan secara optimal.
Rejikinoor meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait mengawal setiap bantuan pertanian dan peternakan. Bantuan itu meliputi bibit, pupuk, pakan, obat-obatan ternak, hingga peralatan pertanian.
Ia menegaskan, petani membutuhkan pengetahuan dan keterampilan agar mampu memanfaatkan bantuan tersebut. Karena itu, dinas terkait harus memberikan bimbingan teknis sebelum petani menggunakan bantuan serta menggelar penyuluhan rutin di ladang dan kandang.
“Pembinaan harus dilakukan melalui bimbingan teknis sebelum penggunaan, pendampingan penyuluhan rutin di ladang dan kandang, serta evaluasi hasil secara berkala. Keberhasilan program dinilai bukan dari laporan administratif, melainkan dari peningkatan kesejahteraan petani,” pungkasnya. (Red)
About the Author
