Pemerintah Genjot Satelit dan 5G, Pemerataan Internet di Daerah Terpencil Masih Jadi Tantangan

DOHA, BATUAH.CO – Pemerintah Indonesia terus mempercepat pembangunan infrastruktur digital melalui satelit SATRIA-1 dan jaringan 5G. Langkah ini bertujuan memperluas konektivitas nasional.

Namun, pemerintah masih menghadapi tantangan besar. Masyarakat di wilayah terpencil membutuhkan akses internet yang merata, berkualitas, dan terjangkau. Pembangunan infrastruktur harus menjawab kebutuhan tersebut.

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Ismail, menyebut tiga fokus utama transformasi digital Indonesia. Ketiganya meliputi perluasan konektivitas, penguatan ketahanan infrastruktur digital, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Ismail mengatakan, satelit SATRIA-1 membawa dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Kehadirannya membantu memperluas akses internet ke daerah terpencil yang belum memiliki jaringan telekomunikasi memadai.

“Peluncuran satelit SATRIA-1 memiliki dampak sosial dan ekonomi, serta memperluas akses internet di seluruh daerah terpencil dan belum terlayani,” ungkapnya dalam forum High Level Policy Statement ITU Plenipotentiary Conference di Doha, Qatar, Rabu (11/11/2026).

Bagi masyarakat daerah, konektivitas internet memiliki peran penting. Internet membuka peluang untuk mengakses pendidikan, memperoleh informasi, mengembangkan usaha, dan memanfaatkan layanan publik.

Karena itu, pemerataan jaringan perlu menjadi perhatian pemerintah. Jangan sampai masyarakat di wilayah terpencil terus tertinggal dalam menikmati perkembangan teknologi digital.

Pemerintah Percepat Pembangunan Jaringan 5G

Selain mengembangkan satelit, pemerintah juga mempercepat pembangunan jaringan 5G. Pada Agustus 2026, pemerintah melelang pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz.

Melalui langkah ini, pemerintah ingin memperluas layanan digital. Pemerintah juga menargetkan peningkatan ketahanan dan keandalan infrastruktur konektivitas nasional.

“Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan akses ke layanan digital sekaligus memperkuat ketahanan dan keandalan infrastruktur konektivitas kita,” jelas Ismail.

Pengembangan jaringan 5G perlu berjalan beriringan dengan pemerataan jaringan di daerah. Sebab, kemajuan teknologi tidak akan memberikan manfaat maksimal jika sebagian masyarakat masih kesulitan mengakses internet.

Pemerintah Perkuat Aturan Ruang Digital

Pemerintah juga memperkuat tata kelola ekosistem digital nasional. Saat ini, Kemkomdigi menyusun peta jalan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) nasional dengan melibatkan berbagai sektor.

Selain itu, pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Aturan tersebut memperkuat perlindungan anak di bawah usia 16 tahun saat menggunakan ruang digital.

Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Melalui aturan ini, pemerintah mewajibkan pelanggan melakukan verifikasi biometrik saat mendaftarkan nomor seluler. Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperkuat keamanan identitas dan mencegah penyalahgunaan nomor ponsel.

“Registrasi kartu SIM berbasis biometrik menggunakan pengenalan wajah bertujuan untuk memperkuat verifikasi identitas pelanggan dan membantu mencegah penyalahgunaan nomor ponsel,” tambahnya.

Pemerataan Akses Jadi Ukuran Keberhasilan

Ismail menegaskan, transformasi digital menghadapi tantangan yang membutuhkan kerja sama lintas negara. Menurutnya, pengembangan teknologi harus berjalan seiring dengan penguatan keamanan dan tata kelola ruang digital.

Di Indonesia, tantangan pemerataan konektivitas membutuhkan perhatian serius. Kondisi geografis dan kesenjangan infrastruktur membuat sejumlah wilayah masih menghadapi keterbatasan akses internet.

Karena itu, keberhasilan transformasi digital tidak cukup diukur dari jumlah satelit atau luas cakupan jaringan. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat di daerah terpencil dapat menikmati layanan internet yang stabil dan terjangkau.

Masyarakat daerah harus merasakan langsung manfaat pembangunan digital. Mulai dari kemudahan belajar, peluang usaha, akses informasi, hingga pelayanan pemerintahan.

Pada akhirnya, transformasi digital harus menghadirkan pemerataan kesempatan. Bukan hanya mempercepat teknologi di kota-kota besar, tetapi juga membuka akses yang sama bagi masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. (Red)