suasana Workshop Pengintegrasian Gender ke Dalam Dokumen Kebijakan Bagi Kabupaten/Kota se-Kalteng yang berlangsung di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Selasa (9/9/2025). IST
PALANGKA RAYA, BATUAH.CO– Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Dinas P3APPKB menggelar Workshop Pengintegrasian Gender ke Dalam Dokumen Kebijakan bagi kabupaten/kota se-Kalteng. Kegiatan berlangsung di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Selasa (9/9/2025).
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Hamka, menegaskan pengarusutamaan gender (PUG) merupakan kewajiban strategis nasional. “PUG adalah strategi pembangunan nasional sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000,” ujarnya.
Hamka menekankan setiap perangkat daerah harus memasukkan perspektif gender dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.
Plt. Sekda Kalteng, Leonard S. Ampung, menyoroti pentingnya data terpilah sebagai dasar kebijakan responsif gender. “Kebijakan efektif tercipta jika didukung data yang akurat. keberhasilan PUG bergantung pada kerja sama antar perangkat daerah. “Kunci keberhasilan PUG adalah kolaborasi dan sinergi,” tegasnya.
Pengawas Perempuan dan Anak DP3APPKB Kalteng, Ricko Brilyanu, menjelaskan tujuan workshop. “Kami ingin memastikan program pembangunan memberi manfaat adil bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan,” jelasnya.
Ricko berharap workshop ini melahirkan tindak lanjut konkret di tingkat kabupaten/kota. “Kami berharap pemahaman peserta meningkat dan komitmen pimpinan daerah makin kuat mendukung kebijakan responsif gender,” pungkasnya. (Red)
About the Author
