Gibran Rakabuming Raka. IST
JAKARTA, BATUAH.CO – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mulai menyiapkan mekanisme konstitusional untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung Gibran kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Penyerahan surat itu dikonfirmasi Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
Muzani mengatakan, Gibran datang untuk menyampaikan secara langsung maksud pengunduran dirinya sekaligus meminta MPR segera memproses surat tersebut.
“Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Muzani kepada wartawan.
Menurut Muzani, Gibran juga telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum menemui pimpinan MPR.
Menindaklanjuti permintaan tersebut, MPR akan menggelar rapat pimpinan, kemudian dilanjutkan dengan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Rangkaian rapat itu akan membahas langkah kelembagaan serta mekanisme pengisian jabatan wakil presiden sesuai ketentuan yang berlaku.
Muzani menjelaskan, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memilih dan menetapkan wakil presiden pengganti. Sementara itu, Presiden Prabowo memiliki waktu 14 hari setelah menerima permintaan MPR untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden.
Pengunduran Diri di Tengah Polemik Politik
Penyerahan surat pengunduran diri Gibran berlangsung di tengah sorotan terhadap persyaratan pendidikan yang berkaitan dengan pencalonannya dalam Pemilihan Presiden 2024.
Persoalan tersebut kembali menjadi perhatian setelah muncul putusan pengadilan terkait dokumen penyetaraan pendidikan Gibran yang menjadi bagian dari persyaratan pencalonan.
Di sisi lain, sejumlah anggota DPR juga sebelumnya mengajukan usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk mempertanyakan kelayakan Gibran menduduki jabatan wakil presiden.
Usulan tersebut ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi. DPR bahkan menjadwalkan rapat paripurna untuk membahas usulan HMP pada Kamis (12/11/2026).
Namun, pimpinan DPR membatalkan agenda tersebut setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR.
Hingga berita ini ditulis, proses pengunduran diri Gibran masih harus ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Gibran sendiri tidak memberikan keterangan kepada wartawan setelah menyerahkan surat pengunduran diri di Kompleks Parlemen. (Red)
About the Author
