Wagub Kalteng Edy Pratowo sambutan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat (20/11/2026). IST
PALANGKA RAYA, BATUAH.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) dan DPRD Kalteng menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027. Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengoptimalkan anggaran. Ia ingin setiap program memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Edy meminta kepala OPD meningkatkan kinerja dan mempertajam prioritas program. Ia juga meminta mereka mengawasi setiap kegiatan. Menurutnya, OPD harus mengutamakan hasil dan menghindari program yang hanya mengejar target administratif.
“Seluruh kepala perangkat daerah agar meningkatkan kinerja, mempertajam prioritas, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan sehingga anggaran dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan optimal. Setiap rupiah uang rakyat harus digunakan secara amanah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar tertuang dalam laporan di atas kertas,” tegasnya, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat (20/11/2026).
Edy menjelaskan, Pemprov Kalteng dan DPRD membahas Raperda APBD 2027 melalui sejumlah tahapan. Kedua pihak mengkaji, mengoreksi, dan menyempurnakan rancangan anggaran tersebut.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD turut menjalankan pembahasan. Selanjutnya, setiap fraksi menyampaikan pendapat akhir.
Pemprov Kalteng kemudian akan mengirimkan Raperda APBD 2027 kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kementerian tersebut akan mengevaluasi rancangan sebelum pemerintah daerah menetapkannya menjadi peraturan daerah.
Edy berharap APBD 2027 mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan daya saing. Ia juga ingin anggaran tersebut memperluas pemerataan pembangunan agar seluruh masyarakat merasakan manfaatnya.
Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kalteng, Bryan Iskandar, mengatakan seluruh fraksi menerima Raperda APBD 2027. Mereka juga menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi.
“Seluruh fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan sejumlah catatan dan rekomendasi sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan ini,” pungkas Bryan. (Red)
