Wapres MADN Rahmat Hamka
JAKARTA, BATUAH.CO – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi perhatian publik seiring berbagai tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya di sejumlah daerah.
Wakil Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Rahmat Hamka, menilai Program MBG merupakan gagasan yang sangat baik untuk mengatasi persoalan gizi dan stunting. Namun, ia mengingatkan pemerintah agar memperbaiki pola pelaksanaan program tersebut supaya lebih efektif dan efisien.
“Bagi saya, yang menjadi persoalan bukan program MBG-nya, tetapi cara pelaksanaannya di lapangan. Program ini sangat bagus dan membantu masyarakat, tinggal bagaimana pelaksanaannya berjalan dengan tepat,” ujar Rahmat dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).
Rahmat menilai Badan Gizi Nasional (BGN) cenderung menerapkan pola yang sama di seluruh Indonesia tanpa mempertimbangkan karakteristik masing-masing daerah. Padahal, setiap wilayah memiliki potensi dan sumber daya lokal yang berbeda.
Menurutnya, pemerintah perlu menyesuaikan pola pelaksanaan MBG agar program tersebut tidak hanya meningkatkan gizi anak, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat desa.
Ia mengusulkan pemerintah melibatkan berbagai elemen lokal, seperti kantin sekolah, kelompok PKK, dan karang taruna desa. Dengan cara itu, masyarakat dapat merasakan manfaat ekonomi secara langsung dari program tersebut.
“Pelaksana program bisa mengaktifkan kantin sekolah, memberdayakan ibu-ibu PKK, melibatkan karang taruna desa, dan memanfaatkan berbagai potensi lokal lainnya untuk mendukung MBG,” katanya.
Rahmat juga menegaskan bahwa kebijakan yang terlalu seragam dari pemerintah pusat sering kali menyulitkan daerah yang memiliki kondisi berbeda.
“Kadang-kadang pemerintah menjalankan program dengan pola yang sama di seluruh Indonesia. Padahal daerah memiliki banyak potensi lokal yang bisa mendukung program sesuai kebutuhan masing-masing,” ujarnya.
Ketua KADIN Kalimantan Tengah itu turut menyoroti potensi pangan lokal yang dapat mendukung keberhasilan program MBG. Menurutnya, masyarakat pesisir memiliki akses melimpah terhadap hasil laut, sementara masyarakat pedesaan dan pegunungan menghasilkan berbagai komoditas pertanian dan sayur-mayur.
Ia menilai pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya lokal tersebut untuk menekan biaya distribusi dan pengadaan bahan pangan sekaligus meningkatkan efisiensi pelaksanaan program.
“Di wilayah nelayan, masyarakat sudah memiliki sumber protein dari hasil tangkapan ikan. Begitu juga desa-desa yang menghasilkan berbagai jenis sayuran dan hasil pertanian. Pemerintah bisa memanfaatkan potensi itu sesuai kondisi dan kearifan lokal masing-masing daerah,” jelasnya.
Rahmat berharap BGN memberi ruang yang lebih luas kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk berinovasi dalam menjalankan program MBG.
Menurutnya, fleksibilitas pelaksanaan akan membantu pemerintah mencapai tujuan utama program, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan menekan angka stunting secara optimal.
“Program MBG merupakan gagasan besar untuk mengatasi persoalan kesehatan, gizi, dan stunting. Karena itu, pemerintah perlu menjalankannya secara fleksibel sesuai kondisi daerah masing-masing, bukan dengan pola yang seragam,” pungkasnya. (Red)
About the Author
