Plt. Kepala Diskominfosantik Rangga Lesmana. IST
PALANGKA RAYA, BATUAH.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) terus mendorong keterbukaan informasi dan pelayanan publik yang cepat, akurat, dan partisipatif. Hal itu ditegaskan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan pengelola SP4N-LAPOR yang digelar di Aula Kanderang Tingang, Palangka Raya, Kamis (12/6/2025).
Plt. Sekda Kalteng Leonard S. Ampung menyampaikan, PPID dan SP4N-LAPOR merupakan ujung tombak pelayanan informasi kepada masyarakat.
“Mereka ini wajah pertama pemerintah. Harus sigap, akurat, dan mampu menjawab kebutuhan informasi publik,” tegasnya.
Leonard juga mengingatkan agar ASN bijak menggunakan media sosial. Ia menekankan pentingnya menyaring informasi sebelum membagikan.
“Jangan malah jadi penyebar hoaks. ASN itu panutan, bukan bagian dari kebisingan informasi palsu,” tegasnya.
Tak hanya itu, Leonard mengapresiasi capaian Kalteng yang berhasil menempati peringkat lima nasional dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat. Menurutnya, prestasi ini harus menjadi pemicu, bukan tempat berhenti.
“Kita sudah di lima besar nasional, tapi jangan puas dulu. Sekarang saatnya jaga kepercayaan rakyat dan buka lebih banyak ruang partisipasi,” ujarnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Diskominfosantik Kalteng, Rangga Lesmana menyoroti pentingnya dokumentasi dan publikasi sebagai bagian dari pertanggungjawaban publik.
“Kita ini corong pemerintah. Kalau kerja tidak dikabarkan, rakyat bisa mengira kita diam. Komunikasi publik itu bagian dari pelayanan,” ujarnya lugas.
Rangga juga menyampaikan bahwa Gubernur H. Agustiar Sabran memberi dukungan penuh terhadap keterbukaan informasi dan digitalisasi hingga ke pedalaman. Melalui program Internet Pedalaman, Pemprov menggandeng teknologi satelit seperti Starlink untuk menjangkau wilayah-wilayah blank spot.
Tak hanya soal internet, Rangga menekankan bahwa pembangunan berbasis data dan aspirasi dari bawah jauh lebih berdampak.
“Daerah harus aktif. Jangan cuma menunggu program dari atas. Bangun itu kolaborasi, bukan instruksi satu arah,” pungkasnya. (Red)
