Pemprov Kalteng Sediakan 1.783 Perangkat Starlink hingga Optimalkan Kanal Aduan

JAKARTA, BATUAH.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus memperkuat keterbukaan informasi publik. Upaya tersebut meliputi integrasi data, penyediaan layanan pengaduan, serta perluasan jaringan internet. Pemprov Kalteng juga menyediakan 1.783 perangkat Starlink untuk mengatasi keterbatasan akses digital di wilayah pedalaman.

Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menjelaskan, pemerintah mengembangkan program Kalteng Satu Data untuk mengintegrasikan informasi. Program ini menghimpun data dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan begitu, masyarakat dapat mengakses berbagai data pemerintahan secara daring.

“Pemerintah Provinsi Kalteng terus berupaya meningkatkan keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan. Salah satunya melalui Kalteng Satu Data yang menghimpun seluruh data dari OPD. Masing-masing OPD memiliki admin yang bertugas mengelola data sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai informasi tersebut melalui internet,” ujar Edy di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Selain kemudahan akses data, Pemprov Kalteng membuka ruang partisipasi publik melalui kanal Lapor Gub. Sarana ini memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, masukan, kritik, hingga pengaduan terkait pembangunan daerah. Pemerintah selanjutnya langsung mengoordinasikan setiap laporan dengan dinas terkait sesuai bidang permasalahannya.

Pemerintah daerah juga turut menggencarkan pemerataan jaringan internet ke seluruh lapisan masyarakat. Langkah ini menyasar kawasan pedalaman yang masih masuk kategori blank spot (titik kosong sinyal).

“Lapor Gub menjadi sarana masyarakat untuk menyampaikan masukan, keluhan, dan kritik terkait pembangunan Kalimantan Tengah. Setiap laporan akan dikoordinasikan dengan dinas terkait sesuai bidang permasalahannya. Pemerintah provinsi juga telah menyediakan 1.783 perangkat Starlink untuk memperluas akses internet bagi masyarakat di wilayah pedalaman yang mengalami blank spot,” ungkapnya.

Di samping infrastruktur informasi, Edy turut menyoroti program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) di bidang kesejahteraan. Program ini mengintegrasikan berbagai bantuan dan fasilitas pemerintah untuk masyarakat. Cakupannya meliputi sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta bantuan sosial.

“Program Kartu Huma Betang Sejahtera adalah upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Melalui program ini, masyarakat dapat memperoleh fasilitas di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, UMKM, dan bantuan sosial. Kita berharap keterbukaan informasi publik di Kalimantan Tengah terus meningkat sehingga masyarakat dapat mengetahui berbagai program pemerintah dan perkembangan pembangunan daerah,” pungkasnya. (Red)