Apel Gelar Pasukan Penguatan Penanganan Karhutla yang dipimpin Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran di Halaman Istana Isen Mulang, Senin (31/8/2026). IST
PALANGKA RAYA, BATUAH.CO — Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran meminta seluruh unsur mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Permintaan itu menyusul penetapan status tanggap darurat Karhutla di Kalteng.
Agustiar menetapkan status tersebut melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 100.3.3.1/230/2026 pada 31 Agustus 2026. Pada hari yang sama, ia juga menerbitkan keputusan tentang Pos Komando Penanganan Tanggap Darurat Karhutla Kalteng Tahun 2026.
Agustiar menegaskan status tanggap darurat harus mendorong kerja cepat dan terpadu. Karena itu, ia meminta TNI, Polri, ASN, relawan, serta unsur terkait bergerak dalam satu komando.
“Hari ini kita bukan sekadar apel, tetapi menunjukkan komitmen bersama bahwa jajaran TNI, Polri dan ASN Provinsi Kalimantan Tengah tidak tinggal diam saat masyarakat membutuhkan, khususnya menghadapi karhutla,” katanya, Senin (31/8/2026).
Selain itu, Agustiar meminta ASN dan relawan memperkuat tim penanganan di lapangan. Seluruh personel juga harus berkoordinasi dengan TNI, Polri, BNPB, BPBD, dan unsur terkait.
Gubernur kemudian meminta setiap tim memastikan kesiapan personel sebelum bertugas. Peralatan, logistik, dan sistem koordinasi juga harus tersedia dengan baik.
“Pastikan personel kita siap dan memahami tugas, memiliki perlengkapan dan logistik yang memadai, serta dalam koordinasi yang jelas. Pastikan mereka semua terlindungi,” katanya.
Sementara itu, Agustiar menempatkan keselamatan petugas sebagai prioritas dalam penanganan Karhutla. Karena itu, ia meminta seluruh personel mematuhi standar operasional prosedur (SOP).
Petugas juga harus menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai. Selain itu, mereka tidak boleh bertindak sendiri atau memaksakan diri saat menghadapi kondisi berbahaya.
“Utamakan keselamatan. Ikuti SOP, gunakan APD yang memadai, jangan bertindak sendiri dan jangan memaksakan diri,” tegasnya.
Untuk memperkuat koordinasi, Pemprov Kalteng menyiapkan Pos Komando Penanganan Tanggap Darurat Karhutla. Posko tersebut mengintegrasikan kekuatan dan sumber daya dari berbagai unsur.
Selain posko utama, Pemprov Kalteng menyiapkan sejumlah fasilitas pendukung. Fasilitas tersebut meliputi Media Center, dapur umum, layanan oksigen, pemeriksaan kesehatan gratis, serta Tenda Informasi Karhutla Isen Mulang.
Dengan dukungan fasilitas tersebut, pemerintah ingin memperkuat koordinasi sekaligus memenuhi kebutuhan petugas dan masyarakat selama masa tanggap darurat.
Di sisi lain, Agustiar menegaskan penanganan Karhutla harus berorientasi pada perlindungan masyarakat. Pemerintah juga harus memastikan keselamatan personel dan mengendalikan dampak kebakaran terhadap lingkungan.
Dengan demikian, seluruh unsur perlu menjalankan tugas secara terpadu. Pemerintah, TNI, Polri, BNPB, BPBD, relawan, dan unsur lainnya harus bergerak sesuai peran masing-masing.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama TNI, Polri, BNPB dan seluruh pihak terkait berkomitmen menangani karhutla secara cepat, terpadu dan efektif,” pungkasnya. (Red)
