Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Selasa (1/9/2026). IST
PALANGKA RAYA, BATUAH.CO — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka ruang dialog dengan Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan yang menyampaikan sejumlah tuntutan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran menerima langsung massa aksi.
Ia memastikan pemerintah daerah memberi perhatian terhadap aspirasi yang mereka sampaikan. “Kami sepakat, apa yang disampaikan menjadi atensi (perhatian) kami,” katanya, di halaman Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (1/9/2026).
Pertemuan tersebut memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan tuntutan secara langsung. Aspirasi itu muncul di tengah upaya pemerintah memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah.
“Salah satu tuntutan massa berkaitan dengan hak konstitusional masyarakat adat dan peladang. Mereka meminta pemerintah tetap memperhatikan hak dan kepentingan masyarakat yang terdampak kebijakan penanganan karhutla,” tuturnya.
Massa juga meminta pemerintah meningkatkan ketepatan penanganan karhutla. Mereka mendorong pemerintah memperkuat riset dan kajian untuk mengidentifikasi akar persoalan kebakaran.
Menurut massa aksi, hasil kajian tersebut dapat menjadi dasar pemerintah dalam menyusun langkah mitigasi. Upaya itu juga diharapkan dapat membantu mencegah kejadian serupa pada masa mendatang.
Selain persoalan penanganan kebakaran, massa menyoroti kondisi relawan di lapangan. Mereka meminta pemerintah meninjau fasilitas pendukung bagi relawan agar memenuhi standar operasional yang berlaku.
Fasilitas yang memadai dinilai penting untuk menunjang keselamatan dan efektivitas relawan saat menjalankan tugas penanganan karhutla.
Massa aksi juga meminta pemerintah membuka pengelolaan anggaran penanganan karhutla kepada publik. Mereka menilai transparansi anggaran menjadi bagian penting dari akuntabilitas pemerintah dalam menangani persoalan karhutla.
Melalui pertemuan tersebut, Pemprov Kalteng menerima langsung sejumlah aspirasi yang mencakup perlindungan masyarakat adat dan peladang, penguatan riset, dukungan bagi relawan, serta transparansi anggaran penanganan karhutla. (Red)
About the Author
