Pemprov Kalteng Tekankan APBD 2027 Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

fayuhda September 16, 2026 2 minutes read

PALANGKA RAYA, BATUAH.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyiapkan sejumlah arah kebijakan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Pemprov Kalteng menempatkan manfaat anggaran bagi masyarakat sebagai salah satu fokus utama.

Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran menyampaikan tanggapan pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kalteng. Ia menyampaikannya dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Rabu (16/9/2026).

“Kebijakan fiskal APBD Tahun Anggaran 2027 difokuskan untuk merespons dinamika dan tantangan yang dihadapi masyarakat Kalimantan Tengah. Setiap rupiah anggaran harus menghasilkan manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat,” tutur Linae.

Pemprov Kalteng mengarahkan kebijakan fiskal 2027 ke sejumlah sektor prioritas. Pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian, bersama upaya menurunkan kemiskinan dan stunting.

Pemerintah juga mendorong pembangunan konektivitas antarwilayah. Selain itu, Pemprov Kalteng memperkuat ekonomi lokal melalui sektor pertanian, UMKM, serta optimalisasi potensi daerah.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemprov Kalteng menyiapkan sejumlah langkah. Pemerintah akan memperluas basis pajak dan retribusi serta memperkuat digitalisasi pemungutan.

Pemprov Kalteng juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pemerintah mengoptimalkan aset daerah dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pemerintah juga membuka peluang sumber pendapatan baru. Namun, langkah tersebut tetap diarahkan agar tidak membebani masyarakat kecil.

Pemprov Kalteng menilai keberhasilan APBD 2027 tidak cukup hanya melihat tingkat penyerapan anggaran. Pemerintah juga akan melihat capaian kinerja, manfaat, dan dampak program terhadap masyarakat.

Sejumlah indikator menjadi ukuran capaian tersebut. Di antaranya penurunan angka kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), penurunan stunting, serta peningkatan Indeks Modal Manusia.

Pemerintah juga akan melihat kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Kemantapan jalan provinsi serta proporsi PAD terhadap pendapatan daerah turut menjadi indikator.

“APBD Tahun Anggaran 2027 harus dikelola secara bersih, transparan, dan akuntabel serta diarahkan sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap belanja harus mendukung pencapaian sasaran pembangunan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya. (Red)