Dukung Rasionalisasi BUMN, Kadin Kalteng: Beri Ruang Lebih Besar bagi Swasta

JAKARTA, BATUAH.CO – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalimantan Tengah, H. Rahmat Nasution Hamka, mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto merasionalisasi jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, kebijakan tersebut membuka peluang lebih besar bagi dunia usaha sekaligus memperkuat iklim investasi nasional.

Rahmat menyampaikan dukungan itu usai mengikuti pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh Ketua Umum Kadin se-Indonesia di Istana Negara, Jumat (31/7/2026). Dalam kesempatan tersebut, Presiden menekankan pentingnya efisiensi dan penataan BUMN.

Rahmat menilai langkah pemerintah menjadi terobosan strategis untuk menciptakan iklim usaha yang lebih sehat. Ia juga meyakini kebijakan itu akan memperkuat peran sektor swasta dalam pembangunan nasional.

“Kami sangat mengapresiasi terobosan besar Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan kemarin. Beliau melihat secara jernih pergerakan ekonomi kita dan berani mengkritik serta menyoroti peran BUMN yang selama ini terlalu dominan,” katanya.

Menurut Rahmat, rencana pemerintah merasionalisasi jumlah BUMN menjadi sekitar 250 hingga 300 perusahaan akan memperjelas fungsi perusahaan negara. Dengan begitu, BUMN dapat fokus mengelola sektor-sektor strategis yang belum mampu ditangani sektor swasta.

Ia menilai kebijakan tersebut juga akan menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat. Kondisi itu membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha nasional maupun daerah untuk berkembang.

Rahmat turut menyoroti dominasi BUMN Karya dalam proyek infrastruktur. Menurutnya, perusahaan tersebut kerap menyubkontrakkan pekerjaan secara berulang sehingga memicu persoalan pembayaran yang merugikan kontraktor lokal, pelaku UMKM, dan para pemasok.

“Selama ini BUMN Karya mendominasi proyek infrastruktur lalu meng-subkon-kannya berulang kali. Modus ini merugikan UMKM, penyuplai, dan pekerja daerah karena pembayaran sering kali tertunda bahkan terutang,” tegasnya.

Rahmat berharap pemerintah memberi ruang lebih besar kepada sektor swasta untuk mengerjakan proyek infrastruktur. Menurutnya, langkah itu akan memperkuat perekonomian daerah sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal.

Ia juga menilai konsep Indonesia Incorporated perlu diterapkan secara proporsional. Dengan demikian, pemerintah, BUMN, dan sektor swasta dapat menjalankan peran sesuai fungsi masing-masing.

“Kadin Kalimantan Tengah siap mendukung penuh seluruh arah kebijakan Presiden demi mempercepat pemerataan ekonomi daerah. Sinergi ini menjadi fondasi yang kokoh untuk menyongsong visi besar Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (Red)