
Plt. Sekda Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung bersama Kepala BKAD Prov. Kalteng Syahfiri mengikuti Rapat Monitoring dan Evaluasi Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri RI secara virtual, Jumat (26/9/2025). IST
PALANGKA RAYA, BATUAH.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri secara virtual. Forum penting dalam menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan terkait perlunya percepatan penyerapan anggaran, terutama dana yang masih mengendap di bank.
Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, bersama Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Syahfiri, mewakili Pemprov dalam rapat tersebut. Pemerintah pusat mendorong seluruh daerah untuk lebih agresif merealisasikan belanja daerah agar dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, dalam arahannya menyebut pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II 2025 telah mencapai 5,2%. Maluku Utara menjadi provinsi dengan capaian tertinggi, yakni 32,9%. Namun, ia menegaskan bahwa angka tersebut harus dibarengi dengan manfaat riil di lapangan.
“Pertumbuhan yang tinggi tidak akan berarti tanpa percepatan belanja daerah. Ini saatnya daerah bergerak cepat agar ekonomi benar-benar tumbuh dari bawah,” ujar Bima Arya, Jumat (26/9/2025).
Menanggapi hal itu, Kepala BKAD Kalteng, Syahfiri, menilai kegiatan Monev ini sangat penting sebagai evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Ia menjelaskan bahwa APBD Perubahan Tahun 2025 sudah mendapat persetujuan DPRD dan siap untuk dijalankan sesuai kondisi fiskal terkini.
“Dari hasil perhitungan ulang, kita perkirakan akan terjadi kenaikan signifikan. Target kami, dalam tiga bulan terakhir ini, realisasi pendapatan dan belanja bisa mencapai 90 persen,” ungkap Syahfiri.
Ia menambahkan, percepatan penyerapan anggaran diharapkan bisa memberi dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalteng. (Red)