Plt. Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Leonard S. Ampung saat menyampaikan sambutannya pada acara Coaching Clinic 1 Implementasi SSK Program PPSP Kabupaten Kapuas dan Seruyan tahun 2025. IST
PALANGKA RAYA, BATUAH.CO – Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) diminta memperkuat peran dalam memastikan kualitas dokumen Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK). Hal ini penting agar program sanitasi bisa terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, menegaskan bahwa SSK tidak cukup hanya disusun, tapi harus diimplementasikan hingga pelaksanaan dan evaluasi oleh pemerintah kabupaten/kota.
“Program sanitasi dan penyehatan lingkungan dalam dokumen SSK harus masuk ke RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, serta terakomodasi dalam APBD,” ujarnya di Alltrue Hotel, Palangka Raya, Selasa (12/08/2025).
Leonard juga mengingatkan pentingnya pendanaan yang tidak hanya dari APBD, tetapi juga dari APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, serta kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat lewat program CSR.
Langkah ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030, khususnya Goal 6 tentang akses air bersih dan sanitasi layak.
“Target nasional mencakup 30 persen akses sanitasi aman, 85 persen rumah tangga dengan layanan pengumpulan sampah, dan 38 persen pengelolaan sampah di fasilitas pengolahan. Ini target yang harus kita capai bersama,” pungkasnya. (Red)
About the Author
