Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025. IST
JAKARTA, BATUAH.CO — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat pembinaan, pengawasan, dan pemantauan terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia. Upaya ini dilakukan untuk memastikan belanja pemerintah benar-benar menjadi mesin penggerak ekonomi, berdampingan dengan peran sektor swasta.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan pengarahan Menteri Keuangan terkait percepatan realisasi belanja. Agenda berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melompat kalau dua mesin bergerak, yaitu mesin swasta dan mesin pemerintahan. Pemerintah harus mengoptimalkan realisasi belanja,” tegas Tito.
Tito menjelaskan bahwa belanja pemerintah daerah (Pemda) bukan sekadar pengeluaran, melainkan suntikan likuiditas yang menghidupkan ekonomi masyarakat. Ia menyebut belanja daerah juga memicu sektor swasta untuk bergerak lebih aktif.
“Kami melakukan monitoring setiap bulan, baik pendapatan maupun belanja. Kami ingin memastikan semuanya berjalan optimal,” ujarnya.
Kemendagri mencatat realisasi pendapatan daerah 2024 mencapai 97,29 persen, sementara realisasi belanja berada di angka 91,72 persen. Adapun hingga 30 September 2025, pendapatan daerah baru menyentuh 70,27 persen, dan belanja daerah 56,07 persen.
Tito menyoroti ketimpangan capaian antar-provinsi, kabupaten, dan kota hingga 17 Oktober 2025. Beberapa daerah mencetak prestasi, seperti Kabupaten Sumbawa Barat yang mencapai 109,56 persen dan Kabupaten Tanah Laut sebesar 96,61 persen untuk realisasi pendapatan.
Namun, ia mengingatkan masih ada daerah yang realisasi pendapatannya di bawah 50 persen. Dalam aspek belanja, ketimpangan serupa juga terjadi, menunjukkan perlunya percepatan dan pembenahan tata kelola APBD.
Mendagri menegaskan percepatan realisasi belanja daerah menjadi faktor krusial dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
“Pertumbuhan ekonominya baik kalau pendapatan tinggi dan belanjanya tinggi. Tapi kalau pendapatannya tinggi, belanjanya rendah, ya pertumbuhannya ikut melemah,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional merupakan hasil gabungan dari kinerja seluruh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Karena itu, Tito meminta kepala daerah menjaga agar pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing mampu melampaui rata-rata nasional. (Red)
About the Author
