
Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran menghadiri Rakor di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (22/8/2025). IST
PALANGKA RAYA, BATUAH.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) kini memasuki babak baru dalam mengelola fiskal daerah. Gubernur H. Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur H. Edy Pratowo memimpin Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah se-Kalteng, di Aula Jayang Tingang, Jumat (22/8/2025).
Agenda strategis seperti percepatan operasionalisasi Koperasi Merah Putih, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penanganan sampah, karhutla, hingga penguatan hutan adat menjadi fokus utama dalam rakor kali ini. Namun, perhatian besar tertuju pada tantangan fiskal 2026, menyusul tren penurunan Dana Transfer ke Daerah dari pusat.
Plt. Sekda Kalteng, Leonard S. Ampung, menjelaskan, belanja pemerintah pusat naik 16,1 persen, sementara Dana Transfer ke Daerah anjlok 29,3 persen.
“Ini adalah peringatan dini bagi kita semua. Fiskal daerah makin sempit. Maka kita harus bertindak cepat, cerdas, dan mandiri,” tegas Leonard.
Menurut Leonard, menaikkan pajak secara agresif bisa menjadi kontraproduktif, apalagi di tengah perlambatan ekonomi. Ia mendorong kabupaten/kota menggali potensi PAD, termasuk optimalisasi pajak kendaraan bermotor dan kinerja BUMD.
“Jangan biarkan potensi daerah kita menguap. Intensifikasi harus terukur, dan sinergi harus diperkuat,” katanya.
Koperasi Merah Putih didorong bukan hanya sebagai wadah usaha rakyat, tapi juga motor penggerak ekonomi lokal. Pemprov ingin koperasi ini menjadi bagian dari solusi jangka panjang mengurangi ketergantungan terhadap dana pusat.
Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bahwa daerah tidak boleh terus bergantung pada pemerintah pusat. Ia menyebut fiskal sebagai bentuk kedaulatan, dan mengajak seluruh daerah untuk berdiri di atas kaki sendiri.
“Kalau bukan kita yang jaga Kalteng, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?” pungkasnya. (Red)