Bahas Perubahan APBD 2025, Pemprov Kalteng Siap Tanggapi Catatan Kritis DPRD secara Terbuka

PALANGKA RAYA, BATUAH.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menyatakan komitmennya untuk menanggapi setiap masukan dan kritik dari DPRD secara transparan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kalteng, Leonard S. Ampung, dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, Selasa (19/8/2025).

“Kami siap memberikan penjelasan dan klarifikasi terhadap setiap masukan, sebagai bagian dari proses pembahasan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalteng.

Seluruh fraksi DPRD secara umum menyatakan menerima Raperda untuk dibahas lebih lanjut. Ada berbagai catatan strategis yang ditujukan sebagai bahan evaluasi bagi Pemprov.

Fraksi Golkar, melalui juru bicaranya Noor Fazariah Kamayanti, menyoroti rendahnya pertumbuhan ekonomi Kalteng pada semester I tahun 2025 yang hanya mencapai 4,04 persen, jauh di bawah target tahunan sebesar 5,60 persen.

“Pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah strategis yang konkret agar target pembangunan tidak hanya bersifat normatif,” tegas Kamayanti.

Ia juga menyoroti koreksi penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan mendorong inovasi kebijakan termasuk digitalisasi sistem perpajakan untuk memperluas basis pajak tanpa menekan masyarakat kecil.

Fraksi Gerindra Endang Susilawatie, menekankan pentingnya penggunaan anggaran perubahan untuk memperkuat sektor ketahanan pangan. Ia mendorong pemerintah menyiapkan cadangan beras yang cukup, distribusi hingga wilayah terpencil, serta fasilitas tanggap bencana seperti kekeringan dan kebakaran hutan/lahan (karhutla).

“Anggaran perubahan harus benar-benar mencerminkan kesiapan kita menghadapi tantangan lapangan yang nyata,” ujar Endang.

Sementara itu, Fraksi NasDem melalui Raudah menyoroti pentingnya optimalisasi PAD yang berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa peningkatan pendapatan daerah harus dilakukan tanpa membebani masyarakat.

“Penguatan sektor riil dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi kunci. Digitalisasi sistem pajak harus diiringi dengan akuntabilitas yang jelas,” ucap Raudah.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Pemprov Kalteng memastikan akan menyampaikan tanggapan resmi dalam rapat paripurna selanjutnya. Pemprov memandang kritik DPRD sebagai bentuk pengawasan sehat yang diperlukan dalam tata kelola anggaran daerah.

“Setiap masukan akan kami bahas secara komprehensif agar Perubahan APBD 2025 benar-benar berpihak pada masyarakat,” pungkasnya. (Red)