Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq dan Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto saat menyerahkan bantuan peralatan penanganan Karhutla kepada Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran di Aula Jayang Tingang (AJT), Lt. II Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (07/08/2025). IST
PALANGKA RAYA, BATUAH.CO – Memasuki puncak musim kemarau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla 2025, Kamis (7/8/2025) di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng.
Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq, dan turut dihadiri oleh Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran, Wakil Gubernur Edy Pratowo, Forkopimda, serta para bupati/wali kota se-Kalteng.
“Kita tak ingin Karhutla besar seperti tahun 2015 dan 2019 terulang. Ini alarm bagi kita semua,” tegas Gubernur Agustiar.
BMKG menyebut musim kemarau 2025 bersifat normal, namun risiko Karhutla tetap tinggi, khususnya di lahan gambut. Hingga 4 Agustus, tercatat 1.317 hotspot dan 326 kejadian Karhutla yang membakar sekitar 451 hektare lahan.
Distribusi terbanyak berada di Kabupaten Katingan, Kapuas, dan Kotim wilayah dengan sebaran lahan gambut terbesar di Kalteng.
Menteri Hanif menyampaikan beberapa poin penting KLHK fokus pada kebijakan lingkungan, pengendalian Karhutla, dan evaluasi dampak ekologis, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, komunikasi publik dan edukasi masyarakat jadi prioritas, dan larangan pengeringan lahan gambut dan pembangunan sekat kanal harus diperketat.
“Kita ingin mendorong solusi jangka panjang, bukan hanya pemadaman saat api sudah membesar,” ujar Menteri Hanif.
Gubernur mengungkapkan bahwa Pemprov telah melakukan patroli udara menggunakan helikopter bersama Forkopimda, menyisir wilayah barat hingga timur (Kotawaringin, Katingan, Barito).
“Deteksi dini, sinergi lintas sektor, dan pemberdayaan masyarakat adalah harga mati,” tegas Gubernur. (Red)
About the Author
