Pemerintah Resmi Luncurkan Proyek Pemanfaatan Stockpile Bauksit, Potensi Devisa Capai Rp1,4 Triliun

RIAU, BATUAH.CO –Pemerintah memulai proyek pemanfaatan sisa stockpile bijih bauksit di Desa Tanjung Moco, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Langkah ini diambil setelah hampir satu dekade stockpile tersebut terbengkalai. Proyek ini diperkirakan dapat menghasilkan devisa negara hingga Rp1,4 triliun.

Peluncuran proyek dipimpin Plt. Wakil Jaksa Agung RI Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, bersama Wakil Menko Polhukam Letjen TNI (Purn) Lodewijk F. Paulus dan Tim Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara (PPDN).

Tim Desk PPDN yang dikomandoi Jaksa Agung Muda Intelijen, Prof. Dr. Reda Manthovani, menyusun skema pemanfaatan stockpile dengan menggandeng Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah.

“Tumpukan bauksit ini sudah 10 tahun tidak tersentuh solusi. Berkat kerja sama lintas sektor, kita akhirnya memecahkan kebuntuan ini,” tegas Asep Nana.

Data menunjukkan bahwa volume sisa stockpile di Kepulauan Riau mencapai sekitar 5 juta metrik ton. Dengan harga pasar sekitar 20 dolar AS per ton, nilai ekonominya diperkirakan mencapai Rp1,4 triliun.

Pemerintah akan melelang stockpile ini menggunakan mekanisme Barang Milik Negara (BMN), sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021.

Peluncuran ini juga menjadi bukti konkret keberhasilan implementasi PP Nomor 8 Tahun 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Langkah ini mencerminkan pergeseran strategi Kejaksaan yang kini tidak hanya menindak pelanggaran di hilir, tetapi juga aktif mencegah kerugian negara dari sisi hulu.

Wakil Menko Polhukam Lodewijk F. Paulus menyebut proyek ini sebagai bukti nyata sinergi antarlembaga.

“Potensi Rp1,4 triliun ini bukan sekadar angka, tapi hasil nyata dari kerja sama yang mampu menembus ego sektoral,” ujarnya.

Sekretaris JAM-Intel Sarjono Turin melaporkan bahwa tim telah memetakan lokasi dan membentuk satuan tugas (Satgas) untuk mengoordinasikan pelaksanaan proyek bersama pemangku kepentingan.

“Penerimaan ini belum kami catat dalam Semester I. Jika pola serupa diterapkan di wilayah lain, potensi penerimaannya sangat besar,” ujar Sarjono.

Wakil Menko Polhukam Lodewijk F. Paulus menegaskan bahwa keberhasilan ini mencerminkan efektivitas kolaborasi antarlembaga.

“Potensi Rp1,4 triliun ini bukan sekadar angka, tapi hasil nyata dari sinergi yang menembus ego sektoral,” tegasnya.

Pemerintah berharap proyek di Bintan ini dapat menjadi model nasional dalam mengelola aset tambang non-produktif yang selama ini terbengkalai. (Red)