
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Monitoring Percepatan Program Cetak Sawah dan Optimalisasi Lahan (OPLAH) Prov. Kalteng Tahun 2025 yang digelar di Aula Eka Hapakat (AEH), Lantai III Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (29/07/2025). IST
PALANGKA RAYA, BATUAH.CO – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran kembali menegaskan komitmennya untuk mendorong ketahanan pangan nasional melalui program cetak sawah dan optimalisasi lahan (OPLAH). Oleh karena itu, seluruh pihak untuk bersinergi dan bergerak cepat mendukung target Indonesia menjadi lumbung pangan dunia pada tahun 2045.
“Peningkatan produksi pangan bukan hanya tanggung jawab pusat, tapi juga daerah. Kalau kita serius dan kompak, saya yakin Kalteng bisa jadi penopang utama ketahanan pangan nasional,” ujarnya, Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Monitoring Percepatan Program yang digelar di Aula Eka Hapakat (AEH), Selasa (29/7/2025),
Pemerintah Provinsi Kalteng sudah menargetkan pencetakan sawah baru seluas 85.740 hektare untuk tahun 2025. Hingga saat ini, sebanyak 67.149 hektare sudah masuk tahap kontrak lahan, menandakan progres yang signifikan. Sementara itu, untuk program optimalisasi lahan (OPLAH), pemprov menargetkan 6.482 hektare pada tahun yang sama.
“Kalteng memiliki potensi luar biasa yang belum tergarap secara maksimal. Potensi lahan kita bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kita harus punya visi besar, yaitu menjadikan Indonesia pengekspor pangan dunia,” tegasnya.
Untuk memastikan program berjalan tepat sasaran dan terpantau dengan baik, Pemprov Kalteng telah membentuk Tim Monitoring Percepatan Cetak Sawah dan OPLAH. Tim ini mengintegrasikan peran dari berbagai unsur mulai dari pemerintahan daerah, TNI/Polri, Kejaksaan Tinggi, hingga pelaku usaha dan petani.
Menurut Agustiar, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kerja sama yang solid antar stakeholder. Ia juga menekankan bahwa pemprov bertanggung jawab penuh dalam mengelola kebijakan dan anggaran, baik yang bersumber dari APBD maupun dari APBN.
“Kita di daerah adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Maka dari itu, semua kebijakan harus kita jalankan dengan penuh tanggung jawab,” ucapnya.
Gubernur juga memastikan bahwa Pemprov Kalteng telah menyiapkan sumber daya dan anggaran daerah yang dapat bersinergi dengan program nasional. Ia mendorong agar penggunaan APBD bisa menunjang APBN secara efektif, tanpa tumpang tindih.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Semua harus satu visi. Kita punya tanggung jawab sejarah untuk menjadikan negeri ini swasembada pangan dan bersaing di tingkat global,” tegasnya. (Red)