Pemprov Kalteng Gelar Rakor EPPD 2025, Tekankan LPPD Harus Akurat dan Faktual

PALANGKA RAYA, BATUAH.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Inspektorat Daerah menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2025, di Aula Inspektorat Provinsi Kalteng, Palangka Raya, Kamis (19/6/2025).

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalteng, Herson B. Aden, membuka kegiatan ini secara resmi dan mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah, Leonard S. Ampung.

Herson menegaskan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan bentuk nyata pertanggungjawaban kepala daerah kepada pemerintah pusat atas pelaksanaan urusan otonomi daerah.

“LPPD bukan sekadar laporan administratif, tetapi cerminan kualitas pelayanan dan kinerja daerah,” tegas Leonard dalam sambutannya.

Herson juga mengapresiasi seluruh pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Tengah karena telah menyampaikan LPPD Tahun 2024 secara tepat waktu melalui aplikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD).

Ia menekankan bahwa akurasi dan validitas data harus menjadi perhatian utama dalam penyusunan LPPD. Ia meminta seluruh perangkat daerah menghentikan kebiasaan lama seperti menyalin data tahun sebelumnya atau mengumpulkan data secara tergesa di menit-menit terakhir.

“Kita harus tinggalkan kebiasaan lama seperti mengumpulkan data menjelang batas waktu, apalagi hanya copy-paste dari tahun sebelumnya,” ujarnya.

Herson menilai bahwa laporan yang tersusun tergesa tanpa validasi justru akan merugikan daerah, karena tidak menggambarkan kondisi riil di lapangan. LPPD yang akurat dan berkualitas akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan, pengawasan, hingga pemberian penghargaan oleh pemerintah pusat.

Rakor EPPD 2025 ini menjadi forum penting yang menyatukan persepsi antarperangkat daerah dalam penyusunan laporan yang akuntabel, sekaligus mendorong peningkatan kinerja pemerintahan di semua tingkatan.

“Yang kita butuhkan saat ini adalah kerja bersama, sinergi lintas sektor, dan komitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkas Herson (Red)