Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, pada Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (12/6/2025). ist
PALANGKA RAYA, BATUAH.CO – Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, menegaskan bahwa kekuatan pembangunan daerah sangat bergantung pada kemampuan daerah itu sendiri dalam menggali dan mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“PAD adalah kunci. Kalau kita ingin membangun jalan, memperkuat layanan kesehatan, memperbaiki sekolah, dan memperluas jaminan sosial, maka PAD harus kita tingkatkan. Termasuk untuk mendukung Program Prioritas Kartu Huma Betang Sejahtera, agar masyarakat di pedalaman juga merasakan kehadiran pembangunan secara nyata,” ujar Gubernur Agustiar dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025, di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (12/6/2025).
Meski mencatatkan peningkatan realisasi PAD pada tahun 2025, Gubernur mengakui bahwa kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih belum optimal. Sejumlah potensi yang belum tergarap maksimal, khususnya dari sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan.
“Ada potensi luar biasa di Pajak Alat Berat, Pajak Air Permukaan, PBBKB, dan opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Sayangnya, belum semuanya kita garap secara serius. Ini PR kita bersama,” ungkapnya.
Untuk mempercepat optimalisasi PAD, Gubernur menekankan pentingnya langkah strategis dan berbasis data. Ia mendorong penguatan integrasi sistem informasi antarlembaga, serta membangun sinergi kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Kita perlu kebijakan fiskal yang berbasis bukti, terutama untuk sektor-sektor besar seperti tambang, kebun, dan transportasi industri. Jangan sampai uang mereka mengalir ke luar, tapi jejak pembangunannya tidak terasa di Kalimantan Tengah,” tegas Agustiar.
Gubernur mengimbau agar seluruh sistem layanan pajak daerah diarahkan menuju digitalisasi yang transparan dan akuntabel. Hal ini diharapkan dapat memudahkan wajib pajak, sekaligus mempersempit ruang terjadinya manipulasi dan pelanggaran.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada pusat. Kalimantan Tengah harus mampu berdiri di atas kaki sendiri, membiayai pembangunan dari desa hingga kota. Mulai dari jalan hingga rumah sakit, dari sekolah dasar sampai universitas, semuanya butuh dukungan fiskal yang kuat,” pungkasnya. (Red)
