Sahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Yuas Elko, hadiri Rakor Pengendalian Inflasi secara virtual di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (19/5/2025).
PALANGKA RAYA, BATUAH.CO — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program nasional pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Program ini dipandang sebagai pilar penting dalam menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis komunitas lokal.
Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat 3.887 koperasi yang telah terbentuk di wilayah Kalteng. Namun, dari jumlah tersebut, sekitar 558 koperasi masih berstatus tidak aktif, yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah provinsi.
“Kita harus bergerak cepat. Ini bukan sekadar soal data atau statistik, tapi tentang bagaimana koperasi bisa menjadi tulang punggung ekonomi desa secara nyata dan berkelanjutan,” ujar Yuas saat menyampaikan laporan pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual dari Ruang Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (19/5/2025).
Ia menekankan bahwa Instruksi Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Kopdeskel Merah Putih menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah daerah untuk melakukan langkah konkret. Target nasional menetapkan pembentukan 80.000 koperasi aktif hingga 28 Oktober 2025, dan Kalteng bertekad untuk menjadi bagian penting dalam pencapaian tersebut.
Lebih lanjut, Yuas menjelaskan bahwa koperasi bukan hanya lembaga ekonomi biasa, melainkan wadah inklusif yang dapat menggerakkan roda usaha masyarakat desa, memperkecil kesenjangan, dan membuka akses pasar bagi pelaku UMKM.
“Kita ingin pastikan bahwa koperasi di desa tidak hanya menjadi papan nama atau formalitas administrasi. Ia harus aktif, produktif, dan benar-benar mampu menyejahterakan masyarakat desa,” tegasnya.
Dalam upaya menyukseskan program ini, pemerintah daerah juga didorong untuk mengoptimalkan peran dinas teknis, serta memperkuat sinergi dengan para camat dan kepala desa. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk menjamin implementasi yang tepat sasaran.
“Dari desa, kita bangkitkan kekuatan ekonomi bangsa. Ini momentum besar yang harus kita manfaatkan secara maksimal,” tutup Yuas. (red)
