Agustiar Sabran: Sekolah Garuda Baru dan Guru Honorer Jadi Prioritas Pendidikan Kalteng

PALANGKA RAYA, BATUAH.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menyatakan dukungannya terhadap pembangunan Sekolah Unggul Garuda, khususnya model Garuda Baru yang menjadi salah satu program prioritas nasional di bidang pendidikan. Langkah ini dinilai sejalan dengan visi daerah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memperluas akses bagi seluruh anak di Bumi Tambun Bungai.

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menegaskan komitmen . Ia menyebut bahwa pembangunan Sekolah Garuda Baru akan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS), terutama di tingkat pendidikan dasar dan menengah.

“Pemerintah provinsi mendukung penuh program ini, karena tujuannya jelas: memperluas akses pendidikan yang bermutu bagi masyarakat. Kami bahkan siap mengusulkan penambahan Unit Sekolah Baru (USB) untuk mempercepat realisasi program ini,” ujar Agustiar, Jumat (9/5/2025).

Tidak hanya soal pembangunan infrastruktur pendidikan, Pemprov Kalteng juga menaruh perhatian besar pada kesejahteraan tenaga pendidik. Salah satu fokus kebijakan adalah mendorong pengangkatan guru honorer, khususnya yang bertugas di daerah-daerah terpencil.

“Kesejahteraan guru adalah kunci keberhasilan pendidikan. Kami ingin agar para guru, terutama yang mengabdi di wilayah terluar dan terpencil, mendapat perhatian lebih. Usulan pengangkatan guru honorer melalui pemerintah daerah menjadi solusi yang tengah kami perjuangkan,” lanjutnya.

Data Dinas Pendidikan menunjukkan, saat ini jumlah guru di Kalimantan Tengah mencapai lebih dari 43 ribu orang. Dari jumlah tersebut, guru Sekolah Dasar (SD) mendominasi dengan total 24.734 orang, diikuti oleh guru SMP, SMA, SMK, serta guru Sekolah Khusus (SKH) yang mencapai 387 orang.

Sebagai bentuk perhatian terhadap pendidikan inklusif, Pemprov Kalteng juga mengusulkan pembangunan Sekolah Khusus Percontohan berbasis asrama. Sekolah ini dirancang untuk menjangkau anak-anak berkebutuhan khusus yang tinggal di wilayah pelosok.

“Kami ingin memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari layanan pendidikan, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus,” pungkas Agustiar. (Red)